GMNI Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Kasus Blok Medan dan Proyek Gagal di Medan

masukkan script iklan disini

GMNI Desak KPK Periksa Bobby Nasution Terkait Kasus Blok Medan dan Proyek Gagal di Medan

Medan ( MTI ) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam aksi tersebut, GMNI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Wali Kota Medan, Bobby Nasution, beserta istrinya, Kahiyang Ayu, terkait dugaan keterlibatan mereka dalam kasus Blok Medan yang terungkap dalam persidangan korupsi dan gratifikasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Dalam tuntutannya, GMNI juga meminta Bobby Nasution untuk memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai keterlibatannya dalam kasus Blok Medan. Kasus ini dinilai rentan menimbulkan konflik kepentingan, mengingat Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo.

Selain itu, GMNI menuntut Bobby Nasution untuk bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbuka atas kegagalan proyek lampu penerangan jalan yang menyerupai hantu pocong, yang menyerap anggaran sebesar Rp 21 miliar dari APBD Kota Medan. Meski dana proyek tersebut telah dikembalikan oleh pihak kontraktor, GMNI menegaskan bahwa ini tidak menghilangkan potensi kasus pidananya.

Surya Dermawan Nasution, Koordinator Aksi GMNI, menyatakan bahwa proyek lampu pocong menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan persaingan usaha yang tidak sehat, dengan dugaan hanya satu perusahaan yang mengajukan penawaran untuk proyek tersebut.

GMNI juga menyoroti kegagalan Bobby Nasution dalam menangani masalah banjir dan pengelolaan sampah di Kota Medan. Mereka menyebutkan bahwa tumpukan sampah masih terlihat di berbagai tempat, dan banjir masih sering terjadi setiap kali hujan deras melanda kota ini.

Selain itu, kebijakan parkir berlangganan yang diterbitkan Bobby Nasution juga mendapat kritik tajam dari GMNI. Kebijakan tersebut dianggap hanya mementingkan keuntungan cepat tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

GMNI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus-kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.(Red/Tim)